Standar Di Indonesia Terlalu Banyak, Aksi Minim

Makassar - Standar adalah kebutuhan, bukan hanya dokumen tertulis saja. Secara fungsional, standar merupakan pedoman atau manual book dalam melaksanakan tindakan yang tepat.  Namun, di Indonesia terlalu banyak standar yang ada. Hal ini justru melahirkan kebingungan, terkait standar mana yang layak diikuti.

"Di Indonesia kita mengenal beragam standar. Mulai dari standar pelayanan, standar operasional prosedur, standar pelayanan minimun (SPM), sampai standar pelayanan publik. Too many standard, too little actions," ujar Prof. Amir Imbaruddin menyampaikan materinya dalam kegiatan Focus Group Discussion Program Kinerja USAID Kota Makassar yang bertempat di Makassar Golden Hotel, Makassar pada hari Senin (09/12/2013).

Menurut Amir, pihak pelaksana standar kebingungan dengan keberagaman standar yang ada. Oleh karena itu, kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan keputusan terkait penggunaan dari masing-masing standar yang ada.

Ilustrasi Pelayanan Publik di Indonesia
Gambar : upkp2.batangkab.go.id
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Kinerja USAID ini, hadir pula sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Ombudsman kota Makassar, M. Khudri Arsyad, dan Koordinator Program Kinerja USAID Sulsel, H. Herry Susanto, S.H., M.H. serta Dr. Mulyadi Hamid.

"Tantangan lain, karena terlalu banyaknya pelayanan dasar yang dimiliki. Sampai saat ini terdapat 15 pelayanan dasar dan 60 jenis pelayanan. Sayangnya standar tersebut masih bersifat top down dengan tidak melibatkan daerah dalam penyusunannya. Belum lagi kerancuan dalam konsep yang dibuat," tambah Amir.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 100 orang di antaranya merupakan kader dari puskemas dampingan Kinerja USAID, masing-masing puskesmas Cendrawasih, Pattingaloang, dan Batua. Juga lembaga mitra Kinerja USAID, yakni Jurnal Celebes, Yayasan Adil Sejahtera, dan Komite Pemantau Legislatif.

"Ada beberapa cara yang dapat ditempuh terkait dengan masalah standar pelayanan. Kejelasan konsep standar merupakan hal utama. Di sisi lain, perlu juga melakukan dorongan pada setiap daerah agar penyelenggaraan pelayanan berlangsung baik. Dimana pemberian reward dinilai merupakan usaha yang tidak boleh dikesampingkan. Hal terakhir yakni memberdayakan masyarakat dengan sebaik-baiknya," tandas Amir.




Tulisan ini juga dimuat pada kompasiana.com

You Might Also Like

0 komentar