KTP Kosong

Kartu tanda penduduk. Biasanya kita cukup menyebutnya KTP. Ini bukan kartu biasa. Dengan kartu ini banyak kegiatan registrasi yang dapat dilakukan. Entah dengan pembukaan rekening baru. Atau mungkin aktivasi nomor ponsel. Dapat pula untuk pembuatan surat atau akta resmi, seperti pembuatan surat izin mengemudi (SIM), nomor pokok wajib pajak (NPWP), polis asuransi, sertifikat atas hak tanah, dan lainnya. Bahkan tak jarang kartu ini dijadikan jaminan untuk beberapa kondisi.

Si KTP selalu mendapat prioritas utama. Setelah itu menyusul SIM atau tanda pengenal lainnya. Namun, butuh waktu sekitar 17 tahun sebelum seseorang dapat memiliki sebuah KTP. Cara memilikinya pun cukup mudah. Seseorang dengan selembar surat pengantar dari RT/RW atau kepada desa dan memperlihatkan kartu keluarganya, dapat langsung mengajukan permintaan untuk memiliki KTP. Prosesnya tidak memakan waktu lama. Tidak juga merogoh kocek cukup dalam. Setelah itu, seseorang sudah bisa menikmati segala hal yang berkaitan dengan keberadaan KTP.

Sayangnya, eksistensi KTP sendiri banyak disalahgunakan. Tetapi itu bukan salah KTP. Si pemilik yang menyalahgunakanlah yang salah. Ini sama halnya ketika seseorang menggunakan sebilah pisau untuk mengiris sesuatu. Lantas tanpa disengaja, pisau tersebut melukai tangannya. Tidaklah mungkin menaruh kesalahan kepada sebilah pisau itu. Kelalaian penggunalah yang menyebabkan tangannya terluka.
Identitas dan Perbedaan Jenis Kelamin
Gambar : mjdbindonesia.blogdetik.com

Dahulu, dengan bermodal KTP. Seseorang dapat dengan mudah melakukan pencoblosan pada Pemilu di 2 atau lebih tempat yang berbeda. Orang-orang itu cukup membuat KTP dengan alamat atau asal daerah yang berbeda. Bahkan, cukup dengan itu seseorang juga dapat lebih leluasa untuk mendaftarkan dirinya, saat penerimaan PNS dengan pertimbangan, hanya putra atau ptri daerah yang dikhultuskan. Otonomi daerah menjadi pedang dengan dua sisi. Satu sisi memberi hak agar pemimpin daerahnya untuk mengatur daerahnya sendiri. Ini lebih efektif, karena sesungguhnya yang mengenal daerahnya adalah putra atau putri daerahnya sendiri. Tentulah putra atau putri yang hidup dengan memelihara kearifan lokal daerahnya. Bukan putra atau putri gemblengan. Dia yang digembleng untuk mengingat daerahnya, hanya ketika tersisip kepentingan pribadinya saja.

Kini. Setelah pemerintah berupaya berkomitmen untuk menanggulangi banyak masalah yang bersumber dari KTP. Maka ditetapkanlah e-KTP atau electronik KTP. Tak berbeda dengan KTP.  E-KTP juga merupakan dokumen kependudukan yang memuat identitas seorang penduduk, namun berbasis pada basis data kependudukan nasional.


Bagi pemerintah, produk e-kTP lahir sesuai dengan UU RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kedua aturan ini menegaskan bahwa seorang penduduk hanya dapat memiliki 1 KTP, dimana akan tercantum NIK. Dengan NIK yangmerupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup, diharap mampu meminimalisir pemalsuan KTP. Juga dengannya diharapkan tercipta keakuratan data penduduk.

Lantas, ada apa saja di KTP sampai banyal hal yang membutuhkan keberadaannya? Ternyata di dalam KTP hanya berisi NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat yang mendetail, golongan darah, pekerjaan, agama, status pernikahan, dan tanggal berlakunya. Terlihat biasa saja bukan? Bahkan pada kartu ATM tidak mencantumkan identitas sedetail ini. Tapi baik KTP maupun kartu ATM bisa membuat si pemiliknya pusing, jika kehilangan mereka berdua.

Identitas
Gambar: mjdb.blogdetik.com

Ah, bukankah identitas seperti itu sangat biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Perlu dipertegas lagi, sangat-sangat biasa. Namun, tak disangka informasi tentang identitas sang pemiliknya yang terlihat biasa-biasa saja itu, dapat mempengaruhi hal lain. Banyak diperbicangkan. Kebanyakan berujung pada ranah diskriminasi. Mulai dari kehadiran kolom jenis kelamin yang bersinggungan dengan gender, feminismes, dan sebangsanya. Beralih ke kolom status pernikahan. Yang dalam konteks tidak sedikit pria Indonesia akan memandang berbeda wanita berstatus janda. Juga pada tatapan perempuan atau istri dari para pria itu.

Masih tentang KTP dan kolomnya. Kali ini tentang kolom tempat lahir dan tanggal lahir. Kenyataan bahwa sikap fanatisme daerah tidak bisa disingkirkan. Masih banyak kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan betapa kuatnya tali persaudaraan atas asas kedaerahan ini. Tidak yakin? Bolehlah dihitung ada berapa organda yang subur makmur di tanah Merah Putih. Berkaitan dengan umur. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak sedikit orang yang berusia muda, dipandang remeh oleh senior-senior dari segi umur mereka.

Lantas beralih pada kolom yang memiliki nilai penting. Kolom agama. di luar dari semua kolom itu. Toh kenyataannya ternyata hidup beragama di bumi khatulistiwa ini tidak lancar jaya seperti jalan tol. Bahkan dengan landasan sila pertama pada Pancasila pun, masih banyak kasus intoleran  yang berkaitan dengan agama terjadi. Yah, nampaknya "Ketuhanan Yang Maha Esa" belum bisa didefinisikan dengan benar oleh segelintir kelompok atau golongan. Pahaman tentang golongannyalah yang benar membutakan akal mereka. Membunuh rasa persatuan dan kecintaan terhadap tanah air. Mereka juga tak menghargai peraturan atau hukum yang berlaku.

Ahhh, andai kolom-kolom itu dapat dihilangkan dari KTP. Atau andai satu atau beberapa kolom saja, kolom yang paling menimbulkan banyak tindak diskriminasi saja yang dihapus. Ah, andai. Akan tetapi, kolom-kolom itu adalah untaian identitas sang pemilik kartu. Menjadi mungkin menghapus atau menghilangkan kolom tertentu. Lantas, bagaimana bisa kartu identitas tersebut tak berisi informasi pemiliknya? Bisa-bisa menjadi KTP kosong.


Tulisan ini juga dimuat pada kompasiana.com

You Might Also Like

0 komentar